JAKARTA - Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) menekankan bahwa penertiban sawit harus dilakukan dengan penguatan kepastian hukum bagi petani. Ketua POPSI, Mansuetus Darto, menyatakan pentingnya ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat agar kebijakan berjalan adil dan akuntabel.

Menurut Darto, penyandingan data antara pihak pemerintah dan petani akan membantu memastikan transparansi dan mengurangi potensi konflik. Langkah ini diharapkan memperkuat implementasi kebijakan penertiban sawit tanpa merugikan petani kecil maupun masyarakat hukum adat.

Transparansi Data dan Partisipasi Publik

Untuk memastikan efektivitas kebijakan sesuai Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor 20 Tahun 2025, transparansi data menjadi faktor krusial. Partisipasi publik juga diperlukan agar proses penertiban dapat dipantau secara jelas dan terbuka.

Darto menekankan pentingnya mekanisme keberatan yang mudah diakses oleh petani. Dengan cara ini, keluhan maupun permasalahan yang muncul di lapangan dapat segera ditangani sehingga kebijakan berjalan lebih adil.

Perlindungan Petani Kecil dan Masyarakat Adat

POPSI menyoroti perlunya perhatian khusus kepada petani kecil dan masyarakat hukum adat. Hal ini bertujuan agar kebijakan penertiban tidak menimbulkan dampak sosial yang negatif atau memperburuk ketimpangan.

Kepastian hukum menjadi kunci menjaga iklim usaha sawit nasional. Pemerintah disarankan menyusun peta jalan penataan sawit yang komprehensif dan mudah dipahami oleh semua pihak, termasuk petani di daerah terpencil.

Legalisasi Berbasis Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial

Darto menyarankan legalisasi berbasis reforma agraria dan perhutanan sosial sebagai pendekatan utama. Pendekatan ini dinilai mampu mengakomodasi kepentingan lingkungan sekaligus mendukung keberlanjutan ekonomi rakyat.

Dengan strategi inklusif dan berkeadilan, penertiban sawit tidak hanya menjadi alat regulasi, tetapi juga bagian dari solusi pembangunan nasional. Langkah ini diharapkan memperkuat posisi petani dalam rantai nilai sawit dan menjaga kelestarian lingkungan secara bersamaan.

Sawit sebagai Bagian Solusi Pembangunan

Penertiban sawit yang adil membutuhkan kombinasi kepastian hukum, transparansi data, dan partisipasi publik. POPSI menekankan bahwa perlindungan petani kecil dan masyarakat adat menjadi indikator keberhasilan kebijakan.

Dengan legalisasi berbasis reforma agraria dan perhutanan sosial, sawit dapat menjadi sektor produktif yang ramah lingkungan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa penertiban sawit bukan sekadar regulasi, tetapi juga strategi untuk pembangunan nasional yang berkelanjutan dan inklusif.